Kementerian Keuangan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang

Jalan Jagir Wonokromo No. 100, Surabaya 60244 (031) 8483910, (031) 8483912-13
(KPP Pratama Surabaya Kara) www.pajak.go.id


  1. Home
  2. KEMENKEU
  3. DJP
  4. KANWIL DJP JAWA TIMUR I
  5. KPP PRATAMA SURABAYA KARA
  6. Unit Pelayanan Teknis Kementerian
IPP - SKM -

Data tidak tersedia

  1. 1 (satu) tempat atau lebih sebagai Tempat Pemusatan PPN Terutang.
  2. Bukti Pemindahbukuan
  3. Data Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur) yang Rusak atau Hilang
  4. EFIN Teraktivasi
  5. Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
  6. Keputusan Keberatan
  7. Kode Aktivasi
  8. Kode Aktivasi dan Password
  9. legalisasi Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 21/22/23 yang telah diterima oleh Wajib Pajak.
  10. legalisasi Surat Keterangan Domisili (SKD) khusus Form-DGT 2 milik Wajib Pajak Luar Negeri yang diajukan melalui Kustodian ke KPP tempat di mana Kustodian terdaftar.
  11. Nomor Seri Faktur Pajak
  12. NPWP terdaftar milik Wajib Pajak
  13. NPWP Wajib Pajak Badan Terhapus
  14. NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi Terhapus
  15. Pelaporan Masa pajak dalam satu SPT Masa
  16. pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM kepada berdasarkan asas timbal balik.
  17. pemindahan KPP pengadministrasi Wajib Pajak
  18. Pencabutan Sertifikat Elektronik
  19. pengaktifan kembali Wajib Pajak dari status non-efektif menjadi efektif.
  20. pengangsuran kekurangan pembayaran pajak yang terutang
  21. Pengembalian Kelebihan Pajak bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu untuk PPh
  22. Pengembalian Kelebihan Pajak bagi Wajib Pajak PPN dengan kriteria tertentu untuk PPN
  23. pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran PPN.
  24. pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak persyaratan tertentu meliputi PPh Badan
  25. pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak persyaratan tertentu meliputi PPh Orang Pribadi
  26. pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak persyaratan tertentu meliputi PPN
  27. Pengukuhan PKP Tercabut
  28. Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
  29. Penundaan Pembayaran Pajak
  30. Penyampaian surat kuasa khusus
  31. perpanjangan waktu pelunasan pajak
  32. Perubahan data
  33. Perubahan Tempat Pemusatan PPN Terutang
  34. Sertifikat Elektronik
  35. SK
  36. SK Bebas Pembayaran PPh yang Bersifat Final atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
  37. SK Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
  38. SK Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Surat Pernyataan Wajib Pajak yang Memiliki Bruto Tertentu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
  39. SK Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan
  40. SK Bebas PPN Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis
  41. SK Bebas PPnBM Atas Impor/Penyerahan Kendaraan Bermotor
  42. SK Status Wajib Pajak
  43. SK tidak dipungut PPN atas impor dan/atau penyerahan alat angkutan tertentu dan penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu.
  44. SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih, Daftar Rincian Harta dan Utang
  45. Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh
  46. Surat Keterangan Bebas PPN atas Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu
  47. Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri
  48. Surat Pemberitahuan Pencabutan Pemusatan Tempat PPN Terutang
  49. Surat Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan
  50. Surat Pemberitahuan Perpanjangan Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPTTahunan PPh WP Orang Pribadi, WP Badan, dan Pemberitahuan Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan
  51. Surat Penambahan dan/atau Pengurangan Pemusatan Tempat PPN Terutang
  52. Surat Penetapan PKP Berisiko Rendah
  53. Surat Penetapan Wajib Pajak dengan kriteria Tertentu
  54. Surat Pengukuhan PKP
  55. Surat Permohonan Pengangsuran Pembayaran PPh Pasal 29
  56. Surat Perpanjangan Pemusatan Tempat PPN Terutang
  1. Pendaftaran NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas
    2.
  2. Pendaftaran NPWP Wajib Pajak Badan yang berorientasi pada profit (profit oriented)
    3.
  3. Permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF)
    4.
  4. Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi
    5.
  5. Pemusatan Tempat PPN Terutang
    6.
  6. Permohonan Pemindahbukuan (Pbk)
    7.
  7. Permintaan Data Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur)
    8.
  8. Aktivasi Electronic Filing Identification Number (EFIN) Wajib Pajak Orang Pribadi
    9.
  9. Aktivasi Electronic Filing Identification Number (EFIN) Wajib Pajak Badan
    10.
  10. Aktivasi Electronic Filing Identification Number (EFIN) Wajib Pajak Badan yang merupakan Kantor Cabang
  11. Aktivasi Electronic Filing Identification Number (EFIN) Bendahara
    12.
  12. Pendaftaran NPWP Orang Pribadi yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas
    13.
  13. Pendaftaran NPWP Bendahara
    14.
  14. Pendaftaran Wajib Pajak dengan status cabang dari Wajib Pajak Badan
    15.
  15. Pengajuan Keberatan untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya
    16.
  16. Pengajuan Keberatan untuk Tahun Pajak 2008 dan Sesudahnya
    17.
  17. Cetak Ulang Kode Aktivasi
    18.
  18. Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak
    19.
  19. Legalisasi Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 21/22/23
    20.
  20. Legalisasi Surat Keterangan Domisili
    21.
  21. Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak
    22.
  22. Pendaftaran NPWP Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
    23.
  23. Pendaftaran NPWP Wajib Pajak orang pribadi wanita kawin berdasarkan keputusan hakim
    24.
  24. Pendaftaran NPWP Wajib Pajak orang pribadi wanita kawin perjanjian pisah harta (PH), atau memilih terpisah (MT)
    25.
  25. Pendaftaran NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
    26.
  26. Pendaftaran NPWP Wajib Pajak Badan yang tidak berorientasi pada profit (non profit oriented)
    27.
  27. Pendaftaran NPWP Wajib Pajak Badan berbentuk kerja sama operasi (Joint Operation)
    28.
  28. Penghapusan NPWP Wajib Pajak Badan
    29.
  29. Penghapusan NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi
    30.
  30. Pemberitahuan Pelaporan SPT Masa Bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu yang dapat Melaporkan Beberapa Masa Pajak dalam Satu SPT Masa
    31.
  31. Surat Keterangan Bebas PPN atau PPN dan PPnBM Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya
    32.
  32. Pemindahan Wajib Pajak
    33.
  33. Pencabutan Sertifikat Elektronik
    34.
  34. Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif
    35.
  35. Pengangsuran Pembayaran Pajak
    36.
  36. Pengembalian Pendahuluan bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu (Pasal 17C UU KUP) untuk PPh
    37.
  37. Pengembalian Pendahuluan bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu (Pasal 17C UU KUP) untuk PPN
    38.
  38. Pengembalian Pendahuluan bagi Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah (Pasal 9 ayat (4c) UU PPN)
    39.
  39. Pengembalian Pendahuluan bagi Wajib Pajak dengan Persyaratan Tertentu (Pasal 17D UU KUP) untuk PPh Badan
    40.
  40. Pengembalian Pendahuluan bagi Wajib Pajak dengan Persyaratan Tertentu (Pasal 17D UU KUP) untuk PPh Orang Pribadi
    41.
  41. Pengembalian Pendahuluan bagi Wajib Pajak dengan Persyaratan Tertentu (Pasal 17D UU KUP) untuk PPN
    42.
  42. Pencabutan Pengukuhan PKP
    43.
  43. Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Pasal 36 Ayat 1a UU KUP)
    44.
  44. Penundaan Pembayaran Pajak
    45.
  45. Surat Kuasa Khusus
    46.
  46. Perpanjangan Jangka Waktu Pelunasan Pajak
    47.
  47. Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak
    48.
  48. Perubahan Tempat Pemusatan PPN Terutang
    49.
  49. Sertifikat Elektronik
    50.
  50. Pembatalan Surat Keterangan Bebas PPN Barang Kena Pajak Strategis
    51.
  51. Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Bagi Wajib Pajak yang Usaha Pokoknya Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
    52.
  52. Legalisasi Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 21/22/23 terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
    53.
  53. Surat Keterangan Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu
    54.
  54. Surat Keterangan Bebas PPh Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan Orang Pribadi yang Mempunyai Penghasilan di Bawah PTKP dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60.000.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah
    55.
  55. Surat Keterangan Bebas PPh Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan orang pribadi dengan cara hibah
    56.
  56. Surat Keterangan Bebas PPh Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan Badan dengan cara hibah
    57.
  57. Surat Keterangan Bebas PPh Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku,
    58.
  58. Surat Keterangan Bebas PPh Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan orang pribadi atau badan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan
    59.
  59. Surat Keterangan Bebas PPh Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan
    60.
  60. Surat Keterangan Bebas PPN atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis
    61.
  61. Surat Keterangan Bebas PPnBM atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Protokoler Kenegaraan, Kendaraan Dinas atau Kendaraan Patroli TNI/Polri
    62.
  62. Konfirmasi Status Wajib Pajak
    63.
  63. Surat Keterangan Tidak Dipungut untuk Mengajukan Permohonan SKTD untuk Setiap Kali Impor atau Penyerahan
    64.
  64. Surat Keterangan Tidak Dipungut untuk Mengajukan Permohonan SKTD yang Berlaku Sampai dengan 31 Desember Tahun Berkenaan
    65.
  65. Pelaporan SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih
    66.
  66. Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 21/Pasal 22 Selain Impor, PPh Pasal 22 Impor/PPh Pasal 23
    67.
  67. Surat Keterangan Bebas PPN atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu
    68.
  68. Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri
    69.
  69. Pencabutan Pemusatan Tempat PPN Terutang
    70.
  70. Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan
    71.
  71. Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu PenyampaianSPT Tahunan
    72.
  72. Penambahan dan/atau Pengurangan Pemusatan Tempat PPN Terutang
    73.
  73. Pengusaha Kena Pajak Beresiko Rendah
    74.
  74. Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu
    75.
  75. Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
    76.
  76. Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk Wajib Pajak Badan
    77.
  77. Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk Wajib Pajak dengan status cabang dari Wajib Pajak Badan
    78.
  78. Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk Wajib Pajak Badan bentuk kerja sama operasi (joint operation)
    79.
  79. Pengangsuran Pembayaran PPh Pasal 29
    80.
  80. Perpanjangan Pemusatan Tempat PPN Terutang
    81.

Hasil Pencarian

Menemukan 0 hasil pencarian dengan .
Tidak menemukan yang anda cari? Kontak Kami
Berita Instansi

Bupati Askolani Bantu 404 Pedagang di Empat Pasar Kecamatan Talang Kelapa

Pangkalan Balai - Sebanyak 404 pedagang yang berjualan di empat pasar dalam Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin mendapatkan bantuan dana senilai Rp 1 juta dari Bupati Banyuasin H Askolani SH MH. Sehingga total dana yang dikucurkan untuk pasar di T

17/01/2021

Jika Diperlukan Warga, Semua Mobil Dinas Adalah Ambulance Gratis

“Saya nyatakan setiap kendaraan dinas di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah ambulance bagi masyarakat yang membutuhkan,” tegas Gusnan.

16/01/2021

PENDISPINAN MASYARAKAT IKUTI PROKES DI CEMPAGA

Pendisiplan Masyarakat Ikuti Prokes

14/01/2021
Berita lainnya

Penyelenggara

INDRA BACHTIAR PRASETYA

PEJABAT SURVEYOR PKP

ROCHMAT SOLICHIN

KEPALA SEKSI PELAYANAN

MIRANDA TURUSAKA SAU

PETUGAS PELAYANAN TERPADU

AMINATUL MAULIDA TRIYANA

PETUGAS PELAYANAN TERPADU

VIRGI MAUDY OKTA BERLIANI

PETUGAS PELAYANAN TERPADU

NISWATUL HAMIDA

PELAKSANA PELAYANAN TERPADU

NI NYOMAN YULIANI

PETUGAS PENERBITAN PRODUK HUKUM

NUR DIANA ARIFAWATI

PETUGAS NPWP

WIDIARTO RAHMADHAN

PETUGAS PENERBITAN PRODUK HUKUM

IVADATUL ARIFA

PETUGAS PENERBITAN PRODUK HUKUM
Ayo ikut survei Kepuasan Pelayanan Publik Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan Pelayanan Publik. Ikuti Survei