Kementerian Keuangan

Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo

Jalan Raya Juanda, No.37, Sidoarjo 61254 0318686123
(KPP Madya Sidoarjo) www.pajak.go.id


  1. Home
  2. KEMENKEU
  3. DJP
  4. KANWIL DJP JAWA TIMUR II
  5. KPP MADYA SIDOARJO
  6. Unit Pelayanan Teknis Kementerian
IPP - SKM -

Data tidak tersedia

  1. Pendaftaran Wajib Pajak dengan status cabang dari Wajib Pajak Badan
    2.
  2. Permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF)
    3.
  3. Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi
    4.
  4. Pembahasan Hasil Pemeriksaan Oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan
    5.
  5. Permintaan Keterangan Wajib Pajak dalam Rangka Pengajuan Keberatan
    6.
  6. Keberatan
    7.
  7. Pencabutan Permohonan Keberatan
    8.
  8. Permintaan Keterangan Wajib Pajak dalam Rangka Banding
    9.
  9. Pembetulan (Pasal 16 UU KUP)
    10.
  10. Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Pasal 36 Ayat 1a UU KUP)
    11.
  11. Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar (Pasal 36 Ayat 1b UU KUP)
    12.
  12. Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar (Pasal 36 Ayat 1c UU KUP)
    13.
  13. Pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari Hasil Pemeriksaan (Pasal 36 Ayat 1d UU KUP)
    14.
  14. Pencabutan Permohonan Pasal 36 UU KUP
    15.
  15. Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
    16.
  16. Perpanjangan Jangka Waktu Pelunasan Pajak
    17.
  17. Pengembalian Pendahuluan bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu (Pasal 17C UU KUP)
    18.
  18. Pengembalian Pendahuluan bagi Wajib Pajak dengan Persyaratan Tertentu (Pasal 17D UU KUP)
    19.
  19. Pengembalian Pendahuluan bagi Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah (Pasal 9 ayat (4c) UU PPN)
    20.
  20. Pengembalian atas Keputusan/Putusan Keberatan/ Banding/Peninjauan Kembali/Pasal 36/Pembetulan Pasal 16
    21.
  21. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Atas Pembayaran Pajak Oleh Pihak Pembayar
    22.
  22. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang atas Kelebihan Pajak Dalam Rangka Impor
    23.
  23. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Atas Kesalahan Pemotongan atau Pemungutan Pajak terhadap Subjek Pajak Luar Negeri yang Memiliki Bentuk Usaha Tetap di Indonesia
    24.
  24. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Atas Kesalahan Pemotongan atau Pemungutan Pajak terhadap Subjek Pajak Luar Negeri yang Tidak Memiliki Bentuk Usaha Tetap di Indonesia
    25.
  25. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Atas Kesalahan Pemotongan atau Pemungutan Pajak terhadap Orang Pribadi atau Badan yang Tidak Diwajibkan Memiliki NPWP
    26.
  26. Imbalan Bunga
    27.
  27. Penghapusan NPWP
    28.
  28. Pencabutan Pengukuhan PKP
    29.
  29. Pencabutan Sertifikat Elektronik
    30.
  30. Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu
    31.
  31. Pengusaha Kena Pajak Beresiko Rendah
    32.
  32. Pengusaha Kena Pajak Toko Retail yang Berpartisipasi Dalam Skema Pengembalian PPN Kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
    33.
  33. Fasilitas Pengurangan PPh Badan Untuk Industri Pionir
    34.
  34. Pemusatan Tempat PPN Terutang
    35.
  35. Penambahan dan/atau Pengurangan Pemusatan Tempat PPN Terutang
    36.
  36. Perubahan Tempat Pemusatan PPN Terutang
    37.
  37. Perpanjangan Pemusatan Tempat PPN Terutang
    38.
  38. Pencabutan Pemusatan Tempat PPN Terutang
    39.
  39. Penambahan Jangka Waktu Penyelesaian Kompensasi Kerugian
    40.
  40. Surat Keterangan Fiskal
    41.
  41. Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 21/Pasal 22 Selain Impor, PPh Pasal 22 Impor/PPh Pasal 23
    42.
  42. Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Atas Impor Emas Batangan dari Wajib Pajak yang Bergerak Dalam Bidang Industri Perhiasan Emas Untuk Tujuan Ekspor
    43.
  43. Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya telah Disahkan oleh Menteri Keuangan
    44.
  44. Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan
    45.
  45. Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Bagi Wajib Pajak yang Usaha Pokoknya Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
    46.
  46. Surat Keterangan Bebas PPN atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis
    47.
  47. Pembatalan Surat Keterangan Bebas PPN Barang Kena Pajak Strategis
    48.
  48. Surat Keterangan Bebas PPN atau PPN dan PPnBM Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya
    49.
  49. Surat Keterangan Bebas PPnBM atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Ambulan, Kendaraan Jenazah, Kendaraan Pemadam Kebakaran, Kendaraan Tahanan, dan Kendaraan Angkutan Umum
    50.
  50. Surat Keterangan Bebas PPnBM atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Protokoler Kenegaraan, Kendaraan Dinas atau Kendaraan Patroli TNI/Polri
    51.
  51. Surat Keterangan Tidak Dipungut
    52.
  52. Pembatalan Surat Keterangan Tidak Dipungut
    53.
  53. Surat Keterangan Domisili
    54.
  54. Nomor Seri Faktur Pajak
    55.
  55. Permintaan Data Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur)
    56.
  56. Konfirmasi Status Wajib Pajak
    57.
  57. Legalisasi Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 21/22/23
    58.
  58. Legalisasi Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 21/22/23 terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
    59.
  59. Legalisasi Surat Keterangan Domisili
    60.
  60. Surat Kuasa Khusus
    61.
  61. Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha
    62.
  62. Izin Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika Serikat
    63.
  63. Pemberitahuan Menyelenggarakan Pembukuan Dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika Serikat
    64.
  64. Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Indonesia dan Satuan Mata Uang Rupiah
    65.
  65. Perubahan Metode Pembukuan
    66.
  66. Perubahan Tahun Buku Pertama
    67.
  67. Perubahan Metode Pembukuan dan/atau Tahun Buku Kedua, dan Seterusnya
    68.
  68. Pencabutan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat
    69.
  69. Penerbitan Kembali Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat
    70.
  70. Pembatalan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat
    71.
  71. Pemberitahuan Pembatalan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat
    72.
  72. Pembayaran dan Penyetoran Pajak
    73.
  73. Pengangsuran Pembayaran PPh Pasal 29
    74.
  74. Penundaan Pembayaran PPh Pasal 29
    75.
  75. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25
    76.
  76. Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
    77.
  77. Angsuran atas Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan
    78.
  78. Pemindahbukuan (Pbk)
    79.
  79. Pengalihan Saldo Bea Meterai dari Sistem Komputerisasi ke Teknologi Percetakan
    80.
  80. Pengalihan Saldo Bea Meterai dari Teknologi Percetakan ke Sistem Komputerisasi
    81.
  81. Pemindahbukuan (Pbk) Saldo Deposit Mesin Teraan Meterai Digital
    82.
  82. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26
    83.
  83. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22
    84.
  84. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26
    85.
  85. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25
    86.
  86. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 15
    87.
  87. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)
    88.
  88. Pelaporan SPT Masa PPN 1111
    89.
  89. Permohonan Pemindahbukuan (Pbk)
    90.
  90. Cetak Ulang Kode Aktivasi
    91.
  91. Aktivasi EFIN
    92.
  92. Sertifikat Elektronik
    93.
  93. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Atas Kesalahan Pemotonganatau Pemungutan PPh, PPN, atau PPnBM
    94.
  94. Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak
    95.
  95. Cetak Ulang Kartu NPWP/SKT/SPPKP
    96.
  96. Perubahan Data Wajib Pajak (KLU)
    97.
  97. Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital
    98.
  98. Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak
    99.
  99. Pembetulan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital
    100.
  100. Pencabutan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital
    101.
  101. Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak Non Efektif
    102.
  102. Pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif
    103.
  103. Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
    104.
  104. Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan 1771
    105.

Hasil Pencarian

Menemukan 0 hasil pencarian dengan .
Tidak menemukan yang anda cari? Kontak Kami
Berita Instansi

Bupati Askolani Bantu 404 Pedagang di Empat Pasar Kecamatan Talang Kelapa

Pangkalan Balai - Sebanyak 404 pedagang yang berjualan di empat pasar dalam Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin mendapatkan bantuan dana senilai Rp 1 juta dari Bupati Banyuasin H Askolani SH MH. Sehingga total dana yang dikucurkan untuk pasar di T

17/01/2021

Jika Diperlukan Warga, Semua Mobil Dinas Adalah Ambulance Gratis

“Saya nyatakan setiap kendaraan dinas di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah ambulance bagi masyarakat yang membutuhkan,” tegas Gusnan.

16/01/2021

PENDISPINAN MASYARAKAT IKUTI PROKES DI CEMPAGA

Pendisiplan Masyarakat Ikuti Prokes

14/01/2021
Berita lainnya

Penyelenggara

Farazilla Shazqy

Pelaksana Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
Ayo ikut survei Kepuasan Pelayanan Publik Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan Pelayanan Publik. Ikuti Survei