Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33149 0717422094
(DPMPTSP Provinsi Kepulaua)
https://dpmptsp.babelprov.go.id


  1. Home
  2. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  3. DPMPTSP PROVINSI KEPULAUA
  4. OPD Provinsi
IPP - SKM -

Data tidak tersedia

  1. Izin Prinsip Penanaman Modal
    2.
  2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
  3. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi 2000 s.d. 6000 meter kubik/ tahun
    4.
  4. Rekomendasi Gubernur untuk mendapatkan izrn pendirian lembaga konservasi dari Menteri Kehutanan (contoh: kebun binatang, taman safari);
    5.
  5. Rekomendasi Gubernur untuk mendapatkan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam dari Menteri Kehutanan (di dalam suaka margasatwa, taman nasional, kecuali zona inti dan taman wisata alam)
    6.
  6. Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT)
    7.
  7. Surat Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (SIUPEMKL)
    8.
  8. Surat Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas (SIUPDPK)
    9.
  9. Izin Usaha Angkutan Laut yang Beroperasi Lintas Kabupaterr/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.
  10. Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER)
    11.
  11. Surat Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pelayaran Rakyat atau Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Laut
    12.
  12. Surat Izin Usaha Tally di Pelabuhan;
    13.
  13. Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan;
    14.
  14. Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus
    15.
  15. Rekomendasi Penetapan DLkr j DLKp Pelabuhan Pengumpul Regional
    16.
  16. Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Pengumpul Regional
    17.
  17. Surat Izin Kerja Keruk di Pelabuhan Pengumpul Regional;
    18.
  18. Rekomendasi Surat Izin Kerja Reklamasi Pelabuhan Pengumpul Nasional dan Untuk Kegiatan Penambangan di Laut;
    19.
  19. Surat Izin Usaha Ekpedisi Muatan Pesawat Udara (SIUEMPU)
    20.
  20. Rekomendasi ketinggian bangunanj menara di daerah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)
    21.
  21. Persetujuan j Izin Terbang (Flight Aprovval) Perusahaan Angkutan Udara untuk penerbangan tidak berjadwal antar KabupatenjKota dalam 1 (satu) Provinsi, dengan kapasitas penumpang tertentu (di bawah 30 kursi (seat).
    22.
  22. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), untuk ukuran kapal di atas 5GT s.d. 30GT (>5GT s.d. 30GT)
    23.
  23. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pembudidayaan Ikan;
    24.
  24. Surat lzin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Pembudidayaan Ikan
    25.
  25. Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (B2) bagi PENGECER TERDAFTAR
    26.
  26. Angka Pengenal lmportir (API)
    27.
  27. Rekomendasi untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (B2) bagi DISTRIBUTOR TERDAFTAR
    28.
  28. Izin Pengakuan Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF)
    29.
  29. Izin Perigaleuan Cabang Penyalur Alat Kesehatan
    30.
  30. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B
    31.
  31. lzin Operasional Rumah Sakit Kelas B
    32.
  32. lzin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Umum Madya
    33.
  33. Rekomendasi Pemeriksaaan Tempat Penyalur Alat Kesehatan
    34.
  34. Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Kelengkapan Administrasi Pedagang Besar Farmasi (PBF)
    35.
  35. Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Kelengkapan lndustri Obat Tradisional (lOT)
    36.
  36. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK)
    37.
  37. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (lMTA)lintas Kabupaten/Kota.
    38.
  38. lzin Pemakaian Air Tanah
    39.
  39. lzin Pengusahaan Air Tanah
    40.
  40. lzin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)
    41.
  41. lzin Operasi Tenaga Listrik
    42.
  42. lzin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (lUJPTL)
    43.
  43. lzin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan lnformatika
    44.
  44. Izin Prinsip Pengabungan Perusahaan Penanaman Modal
  45. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
    46.
  46. Izin Usaha Penanaman Modal
    47.
  47. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
    48.
  48. Rekomendasi Surat Izin Kerja Keruk Pelabuhan Pengumpul Nasional dan Untuk Kegiatan Penambangan di Laut
    49.
  49. Izin Pengusahaan Pariwisata Alam yang dilakukan di dalam Taman Hutan Raya
    50.
  50. Rekomendasi Gubernur untuk mendapatkan Izin Pengusahaan Taman Buru
    51.
  51. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), untuk ukuran kapal di atas 5GT s.d. 30GT (>5GT s.d. 30GT)
    52.
  52. Surat lzin Usaha Perikanan (SIUP), untuk Bidang Perikanan Tangkap
    53.
  53. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional
    54.
  54. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
    55.
  55. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger)
    56.
  56. Izin Pembukaan Kantor Cabang
    57.
  57. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek (Izin Trayek Angkutan Umum dan Angkutan Khusus, skala kewenangan Provinsi) meliputi : a) Surat Keputusan Izin Trayek; dan/ atau b) Kartu Pengawasan Izin Trayek.
    58.
  58. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Izin Operasi Angkutan, skala kewenangan Provinsi) meliputi : a) Surat Keputusan Izin Operasi; dan /atau b) Kartu Pengawasan Izin Operasi.
    59.
  59. Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM)
    60.
  60. lzin Usaha lndustri (IUI) skala investasi di atas Rp. 10 Milyar tidak termasuk tanah dan bangunan
    61.
  61. lzin Pengeboran atau Penggalian Air Tanah
    62.
  62. Pengesahan Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
    63.
  63. Surat Izin Kerja Reklamasi di Pelabuhan Pengumpul Regional
    64.

Hasil Pencarian

Menemukan 0 hasil pencarian dengan .
Tidak menemukan yang anda cari? Kontak Kami

Pelaksana

Ayo ikut survei Kepuasan Pelayanan Publik Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan Pelayanan Publik. Ikuti Survei