Pelaksana Pelayanan Publik

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau



Produk Layanan

  1. Surat Distributor Obat Hewan
  2. Surat IUP Ekplorasi Mineral Logam dan Batubara
  3. Surat Izin Angkutan Perairan Pelabuhan
  4. Surat Izin Bongkar Muat Barang.
  5. Surat Izin Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) Untuk Kepemilikan 1 (Satu) Unit Kapal Bobot >5 s.d 10 GT
  6. Surat Izin Depo Peti Kemas
  7. Surat Izin IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batubara
  8. Surat Izin Juru Bor Air Tanah
  9. Surat Izin Kantor Cabang (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia)
  10. Surat Izin Kapal Penangkut Ikan (SIKPI) untuk Bobot > 5 s.d 30 GT
  11. Surat Izin Koperasi Simpan Pinjam.
  12. Surat Izin Lingkungan Hidup
  13. Surat Izin Membawa Cagar Budaya Ke luar Daerah Provinsi
  14. Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Swasta
  15. Surat Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan atau Khusus Madya
  16. Surat Izin Operasional Laboratorium Klinik Utama
  17. Surat Izin Operasional Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Masyarakat
  18. Surat Izin Operasional Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Swasta
  19. Surat Izin Pelepasan Kawasan Hutan.
  20. Surat Izin Pemanfaatan Energi Air untuk Skala Menengah dan Skala Besar disuaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya
  21. Surat Izin Pemanfaatan Kawasan (IUPK) Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung
  22. Surat Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
  23. Surat Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.
  24. Surat Izin Pemanfaatan Ruang Pada Ruas Jalan Provinsi
  25. Surat Izin Pemasaran Perikanan dan Pengolahan Hasil Perikanan
  26. Surat Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan
  27. Surat Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih / Bibit Ternak.
  28. Surat Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan
  29. Surat Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan
  30. Surat Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam.
  31. Surat Izin Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi dan hutan lindung.
  32. Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi.
  33. Surat Izin Pemungutan Uang dan Barang (PUB)
  34. Surat Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
  35. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk Bobot > 5 s.d 30 GT
  36. Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan untuk SMA yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
  37. Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan untuk SMK yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
  38. Surat Izin Penerbitan Minuman Berakohol (SIUP-MB) Toko Bebas Bea
  39. Surat Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Untuk Pengumpulan Skala Provinsi
  40. Surat Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKSI) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional
  41. Surat Izin Pengusahaan / Pemakaian Air Tanah dalam Daerah Provinsi Untuk Sumur Gali
  42. Surat Izin Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
  43. Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek
  44. Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek
  45. Surat Izin Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut
  46. Surat Izin Perawatan dan Perbaikan Kapal
  47. Surat Izin Perhutanan Sosial
  48. Surat Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu / Bukan Kayu
  49. Surat Izin Perluasan Usaha Industri Besar bagi Industri Besar
  50. Surat Izin Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan
  51. Surat Izin Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman
  52. Surat Izin Persetujuan Perubahan Luas Lahan
  53. Surat Izin Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.
  54. Surat Izin Perubahan Komposisi dan Perubahan Penggunaan Mesin Produksi Utama pada IPPK
  55. Surat Izin Perubahan Nama/Penanggungjawab Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
  56. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah
  57. Surat Izin Pindah Lokasi IUIPHH / IUIPHHBK
  58. Surat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
  59. Surat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dengan Luasan Maksimal 5 Ha Untuk Pembangunan fasilitas Umum dan Kegiatan yang Bersifat Non KomersiaL
  60. Surat Izin Proses Produksi
  61. Surat izin Rekomendasi Kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan Provinsi dari Gubenur untuk Izin usaha proses produksi tanaman pangan dan penangnana pasca panen yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota
  62. Surat izin Rekomendasi Kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan Provinsi dari Gubenur untuk Izin usaha proses produksi tanaman pangan yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota
  63. Surat Izin Sertifikat Distribusi Cabang Penyalur Alat Kesehatan
  64. Surat Izin Sertifikat Sumber Benih
  65. Surat Izin Teknis Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing (NGO)
  66. Surat Izin Tukar Menukar Kawasan Hutan.
  67. Surat Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat
  68. Surat Izin Usaha Angkutan Sungai Dan Danau
  69. Surat Izin Usaha Budidaya Hortikultura
  70. Surat Izin Usaha Budidaya Ikan Air Laut
  71. Surat Izin Usaha Budidaya Ikan Air Payau
  72. Surat Izin Usaha Budidaya Ikan Air Tawar
  73. Surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK)
  74. Surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
  75. Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi
  76. Surat Izin Usaha Keterpaduan Usaha Proses Produksi dengan Usaha Penanganan Pasca Panen
  77. Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
  78. Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pembantu Rumah Tangga (SIULPPRT)
  79. Surat Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
  80. Surat Izin Usaha Pemanfaatan AIR (IUPA) skala Mikro dan Kecil
  81. Surat Izin Usaha Pemanfaatan Air Untuk Skala Menengah dan Besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya
  82. Surat Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) skala mikro dan kecil
  83. Surat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) Pada Hutan Produksi
  84. Surat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHBK-HA) Kepada Menteri
  85. Surat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) Pada Hutan Produksi Kepada Menteri
  86. Surat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem pada Hutan Alam (IUPHHK-RE) pada Hutan Produksi kepada Menteri.
  87. Surat Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung
  88. Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Fishery
  89. Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura
  90. Surat Izin Usaha Pembenihan Perikanan
  91. Surat Izin Usaha Penanganan Pasca Panen
  92. Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Logam dan Batubara
  93. Surat Izin Usaha Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja/ Buruh
  94. Surat Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan
  95. Surat Izin Usaha Tally Mandiri
  96. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) Skala Provinsi
  97. Surat Pendaftaran Pakan Ternak
  98. Surat Penerbitan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)
  99. Surat Penerbitan Angka Pengenal Importir Umum (API-U)
  100. Surat penerbitan perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) bagi distributor.
  101. Surat Persetujuan Diversifikasi Usaha
  102. Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan
  103. Surat Rekomendasi Izin Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan
  104. Surat Rekomendasi Izin Lokasi Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
  105. Surat Rekomendasi Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Pelayanan Radioterapi untuk Rumah Sakit Kelas A dan B
  106. Surat Rekomendasi Izin Operasional Laboratorium Klinik Khusus Utama
  107. Surat Rekomendasi Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Utama.
  108. Surat Rekomendasi Izin Pekerjaan Pengerukan Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
  109. Surat Rekomendasi Izin Pembangunan Pemanfaatan Garis Pantai
  110. Surat Rekomendasi Izin Pengembangan Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional
  111. Surat Rekomendasi Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
  112. Surat Rekomendasi Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
  113. Surat Rekomendasi Izin Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI
  114. Surat Rekomendasi Izin Usaha Angkutan Laut
  115. Surat Rekomendasi Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional
  116. Surat Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi
  117. Surat Rekomendasi Izin Usaha Keagenan Awak Kapal
  118. Surat Rekomendasi Izin Usaha Keagenan Kapal
  119. Surat Rekomendasi Izin Usaha Perantara Jual Beli dan atau Sewa Kapal
  120. Surat Rekomendasi Kesesuaian Dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi Untuk IUP Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Walikota
  121. Surat Rekomendasi Kesesuaian Dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi Untuk IUP-B Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Walikota
  122. Surat Rekomendasi Kesesuaian Dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi Untuk IUP-P Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Walikota
  123. Surat Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan
  124. Surat Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia dan Babi
  125. Surat Rekomendasi Pendirian Sekolah Internasional
  126. Surat Rekomendasi Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pengumpul
  127. Surat Rekomendasi Penetapan Terminal Khusus yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri
  128. Surat Rekomendasi PGAPT dan SPPGRAP
  129. Surat Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
  130. Surat Rekomendasi Sertifikat Produksi Industri Farmasi Bahan Obat.
  131. Surat Rekomendasi Sertifikat Produksi Industri Obat Tradisional atau Ekstrak Bahan Alam
  132. Surat Rekomendasi Sertifikat Produksi Kosmetika
  133. Surat Rekomendasi TORA
  134. Surat Rekomendasi Trayek Kapal Angkutan Sungai dan Danau
  135. Surat Rekomendasi UKL-UPL Skala Provinsi
  136. Surat Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB)
  137. Surat Rekomendasi untuk Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK)
  138. Surat Sertifikasi Mutu Bibit dan Sertifikasi Mutu Benih
  139. Surat Sertifikat Distribusi Cabang Pedagang Besar Farmasi
  140. Surat Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial

Jenis Layanan

  1. Izin Usaha Industri Besar
  2. Standar Pelayanan Izin Usaha Kawasan Industri
  3. Izin Perluasan Kawasan Industri
  4. Rekomendasi Penelitian
  5. Rekomendasi Pengangkatan Anak
  6. Izin Usaha Perikanan (SIUP)
  7. Izin Usaha Perikanan Budidaya
  8. Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata
  9. Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2)
  10. Standar Pelayanan Izin Usaha Obat Hewan
  11. Standar Pelayanan Izin Usaha Peternakan
  12. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bukan Logam dan Batuan
  13. Distributor Obat Hewan
  14. IUP Ekplorasi Mineral Logam dan Batubara
  15. Izin Angkutan Perairan Pelabuhan
  16. Izin Bongkar Muat Barang
  17. Izin Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) Untuk Kepemilikan 1 (Satu) Unit Kapal Bobot >5 s.d 10 GT
  18. Izin Depo Peti Kemas
  19. Izin IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batubara
  20. Izin Juru Bor Air Tanah
  21. Izin Kantor Cabang (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia)
  22. Izin Kapal Penangkut Ikan (SIKPI) untuk Bobot > 5 s.d 30 GT
  23. Izin Koperasi Simpan Pinjam.
  24. Izin Lingkungan Hidup
  25. Izin Membawa Cagar Budaya Ke luar Daerah Provinsi
  26. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Swasta
  27. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan atau Khusus Madya
  28. Izin Operasional Laboratorium Klinik Utama
  29. Izin Operasional Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Masyarakat
  30. Izin Operasional Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Swasta
  31. Izin Pelepasan Kawasan Hutan
  32. Izin Pemanfaatan Energi Air untuk Skala Menengah dan Skala Besar disuaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya.
  33. Izin Pemanfaatan Kawasan (IUPK) Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung
  34. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
  35. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.
  36. Izin Pemanfaatan Ruang Pada Ruas Jalan Provinsi
  37. Izin Pemasaran Perikanan dan Pengolahan Hasil Perikanan
  38. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan
  39. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih / Bibit Ternak.
  40. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan
  41. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan
  42. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam.
  43. Izin Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi dan hutan lindung.
  44. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi.
  45. Izin Pemungutan Uang dan Barang (PUB)
  46. Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
  47. Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk Bobot > 5 s.d 30 GT
  48. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan untuk SMA yang diselenggarakan oleh Masyarakat
  49. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan untuk SMK yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
  50. Izin Penerbitan Minuman Berakohol (SIUP-MB) Toko Bebas Bea
  51. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Untuk Pengumpulan Skala Provinsi
  52. Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKSI) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional
  53. Izin Pengusahaan / Pemakaian Air Tanah dalam Daerah Provinsi Untuk Sumur Gali
  54. Izin Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
  55. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek
  56. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek
  57. Izin Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut
  58. Izin Perawatan dan Perbaikan Kapal
  59. Rekomendasi Izin Perhutanan Sosial
  60. Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu / Bukan Kayu
  61. Izin Perluasan Usaha Industri Besar bagi Industri Besar
  62. Izin Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan
  63. Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman
  64. Izin Persetujuan Perubahan Luas Lahan
  65. Izin Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.
  66. Izin Perubahan Komposisi dan Perubahan Penggunaan Mesin Produksi Utama pada IPPK
  67. Izin Perubahan Nama/Penanggungjawab Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
  68. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah
  69. Izin Pindah Lokasi IUIPHH / IUIPHHBK
  70. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
  71. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dengan Luasan Maksimal 5 Ha Untuk Pembangunan fasilitas Umum dan Kegiatan yang Bersifat Non Komersial
  72. Standar Pelayanan Izin Usaha Proses Produksi
  73. rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubenur untuk izin usaha proses produksi tanaman pangan dan penanganan pasca panen yang diterbitkan bupati/ walikota
  74. Rekomendasi Kesesuaian Dengan Rencana Makro Pembangunan Tanaman Pangan Provinsi Dari Gubenur Untuk Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan Yang Diterbitkan Bupati/ Walikota
  75. Izin Sertifikat Distribusi Cabang Penyalur Alat Kesehatan
  76. Sertifikat Sumber Benih
  77. Izin Teknis Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing (NGO)
  78. Izin Tukar Menukar Kawasan Hutan
  79. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat
  80. Izin Usaha Angkutan Sungai Dan Danau
  81. Standar Pelayanan Izin Usaha Budidaya Hortikultura
  82. Izin Usaha Budidaya Ikan Air Laut.
  83. Izin Usaha Budidaya Ikan Air Payau
  84. Izin Usaha Budidaya Ikan Air Tawar
  85. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK)
  86. Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
  87. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi
  88. Standar Pelayanan Izin Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi dan Penanganan Pasca Panen
  89. Penerbitan Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
  90. Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pembantu Rumah Tangga (SIULPPRT)
  91. Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun
  92. Izin Usaha Pemanfaatan AIR (IUPA) skala Mikro dan Kecil
  93. Izin Usaha Pemanfaatan Air Untuk Skala Menengah dan Besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya
  94. Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) skala mikro dan kecil
  95. Surat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) Pada Hutan Produksi
  96. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHBK-HA) Kepada Menteri
  97. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) Pada Hutan Produksi Kepada Menteri
  98. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem pada Hutan Alam (IUPHHK-RE) pada Hutan Produksi kepada Menteri.
  99. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung
  100. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Fishery Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK SILVO FISHERY)
  101. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK SILVOPASTURA)
  102. Izin Usaha Pembenihan Perikanan
  103. Standar Pelayanan Izin Usaha Penanganan Pasca Panen
  104. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Logam dan Batubara
  105. Izin Usaha Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja/ Buruh
  106. Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan
  107. Izin Usaha Tally Mandiri
  108. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) Skala Provinsi
  109. Pendaftaran Pakan Ternak
  110. Penerbitan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)
  111. Penerbitan Angka Pengenal Importir Umum (API-U)
  112. Penerbitan perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) bagi distributor.
  113. Persetujuan Diversifikasi Usaha
  114. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan
  115. Rekomendasi Izin Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan
  116. Rekomendasi Izin Lokasi Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
  117. Rekomendasi Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Pelayanan Radioterapi untuk Rumah Sakit Kelas A dan B
  118. Rekomendasi Izin Operasional Laboratorium Klinik Khusus Utama
  119. Rekomendasi Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Utama
  120. Rekomendasi Izin Pekerjaan Pengerukan Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
  121. Rekomendasi Izin Pembangunan Pemanfaatan Garis Pantai
  122. Rekomendasi Izin Pengembangan Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional
  123. Rekomendasi Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
  124. Rekomendasi Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
  125. Rekomendasi Izin Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI
  126. Rekomendasi Izin Usaha Angkutan Laut
  127. Rekomendasi Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional
  128. Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi
  129. Rekomendasi Izin Usaha Keagenan Awak Kapal
  130. Rekomendasi Izin Usaha Keagenan Kapal
  131. Rekomendasi Izin Usaha Perantara Jual Beli dan atau Sewa Kapal
  132. Rekomendasi Kesesuaian Dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi Untuk IUP Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Walikota
  133. Rekomendasi Kesesuaian Dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi Untuk IUP-B Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Walikota
  134. Rekomendasi Kesesuaian Dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi Untuk IUP-P Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Walikota
  135. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan
  136. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia dan Babi
  137. Rekomendasi Pendirian Sekolah Internasional
  138. Rekomendasi Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pengumpul
  139. Rekomendasi Penetapan Terminal Khusus yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri
  140. Rekomendasi PGAPT dan SPPGRAP
  141. Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
  142. Rekomendasi Sertifikat Produksi Industri Farmasi Bahan Obat.
  143. Rekomendasi Sertifikat Produksi Industri Obat Tradisional atau Ekstrak Bahan Alam
  144. Rekomendasi Sertifikat Produksi Kosmetika
  145. Rekomendasi TORA
  146. Rekomendasi Trayek Kapal Angkutan Sungai dan Danau
  147. Rekomendasi UKL-UPL Skala Provinsi
  148. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB)
  149. Rekomendasi untuk Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK)
  150. Sertifikasi Mutu Bibit dan Sertifikasi Mutu Benih
  151. Sertifikat Distribusi Cabang Pedagang Besar Farmasi
  152. Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial

Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Daftar Kota

Daftar Kabupaten

BUMD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

Direktorat Jenderal / Deputi (Ditjen / Deputi) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

Direktorat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

BUMD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

BUMD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Daftar Rumah Sakit Umum Daerah

Daftar Kecamatan

Daftar KelurahanDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau


Alamat
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Komplek Kantor Gubernur Gedung Menara Lancang Kuning Lt. 1 & 2 28126
Telepon
076139064
Website

Maklumat Pelayanan

Penyelenggara

  • 1 .  Gery Ismanto, SH., M.Hum
  • 2 .  Rudi Indra Suharto, S.Kom
Ayo ikuti survei SIPP Masukkan Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan layanan situs SIPP. Ikuti Survei