Sejatinya, setiap upaya penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus dapat memberikan perubahan mendasar terhadap perubahan perilaku penerima manfaat layanan atau mengubah dari ketidakmampuan menjadi memiliki kemampuan. Selain itu juga diarahkan pada upaya untuk menumbuhkan kepedulian dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat sehingga terwujud ketahanan sosial masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berkepribadian.

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah dinyatakan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur (Alinea 2 Pembukaan UUD RI 1945). Dibentuknya Pemerintahan Negara RepubIik Indonesia antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Amanat Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 di atas dilandasi oleh Filsafat Bangsa Indonesia, Pancasila dengan silanya :

1.  Ketuhanan Yang Mahaesa.

2.  Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3.  Persatuan Indonesia.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.

5.  Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Upaya-upaya tersebut sejalan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diperkuat dengan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin, dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Upaya Penanganan Kemiskinan Melalui Pendekatan Wilayah, serta Peraturan Pemerintah Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Melalui amanat konstitusional tersebut, diharapkan akan berimplikasi positif pada Kesejahteraan Sosial masyarakat dan Warga Negara. Dengan kata lain, Kementerian Sosial memberikan harapan dan perubahan bagi Penduduk miskin dan rentan serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), untuk menjadi individu, keluarga, dan masyarakat yang mandiri baik secara sosial dan ekonomi.

Kementerian Sosial sebagai pilar Pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi seluruh Penduduk Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Undang-Undang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara, serta Peraturan Presiden Nomor 46  Tahun 2015 Tentang Kementerian Sosial. Peran dan fungsi Kementerian Sosial adalah dalam rangka mewujudkan Visi Misi Presiden terutama di bidang sosial, karena itu Visi Kementerian Sosial selama 5 tahun ke depan (2015-2019) akan mengemban visi pembangunan nasional (Visi Presiden) tahun 2015-2019.

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dan dasar hukum yang terkait dengan kebijakan di sektor sosial adalah sebagai berikut:

Undang-Undang (UU) :

1. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 dan Pasal 34.
2. Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
3. Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
5. Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
6. Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
7. Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
8. Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
9. Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
10. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) :

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah.
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Peraturan Presiden (Perpres) :

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara.
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sosial.
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Peraturan Menteri Sosial (Permensos) :

1. Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

Instruksi Presiden (Inpres) :

1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan.

Surat Edaran Bersama (SEB) :

1. Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Korban dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.